, MOSKOV – Pihak berwenang AS sedang mengkaji opsi untuk menyetir batasan terhadap tamu mancanegara berasal dari 43 buah negeri, termasuk juga Rusia. Demikian seperti yang dilaporkan New York Times (NYT) yang menurut beberapa sumber.
Sebelumnya, harian tersebut melaporkan bahwa AS tengah merancang larangan perjalanan baru yang akan menambah daftar negara dibandingkan dengan kebijakan yang ditanda tangani Presiden Donald Trump saat periode pemerintahan awalnya.
Sebelas negeri bakal tercatat dalam "daftar hitam", hingga wisatawan berasal dari negeri tersebut dilarang memasuki wilayah AS, demikian dilaporkan NYT dengan menunjukkan informasi anonim pada hari Jumat (14/3/2025) malam waktu lokal.
Negara-negara pertama yang disebutkan meliputi Afghanistan, Bhutan, Kuba, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Venezuela, dan Yaman. Sementara itu, terdapat pula daftar berisi sepuluh negara yaitu Belarus, Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusia, Sierra Leone, Sudan Selatan, serta Turkmenistan, yang termasuk dalam kategori "daftar jingga".
VISA untuk penduduk dari 10 negara tersebut hanya akan disediakan untuk keperluan bisnis, tidak termasuk kategori imigran ataupun turis. Mereka juga memiliki batasan waktu tertentu selama berada di Amerika Serikat dan calon penerima visa harus menghadiri sesi wawancara secara langsung ketika mendaftar.
Tetapi, alasannya mengapa pemerintah AS menerapkan pembatasan total atau parsial pada wisatawan dari beberapa negara tersebut tetap tidak begitu jelas, demikian laporan New York Times.
belum jelas juga apakah orang dengan visa atau izin tinggal tetap ("kartu hijau") dari pemerintahan AS akan dipengaruhi oleh hal ini. Bagian akhir dari rencana Amerika Serikat tersebut merupakan "daftar kuning" yang mencantumkan 22 negara, antara lain Kamboja serta beberapa negeri di Benua Afrika.
Negara-negara tersebut akan memiliki tenggang waktu selama 60 hari untuk mengatasi beberapa masalah seperti gagal membagikan data terkait wisatawan yang menuju ke Amerika Serikat, menerbitkan paspor yang dianggap kurang aman, atau menjual status warga negara kepada orang-orang berasal dari negeri-negeri yang telah ditentukan larangan oleh Amerika Serikat.
NYT menyebutkan bahwa rencana tersebut dibuat beberapa minggu yang lalu dan sudah diberikan kepada Gedung Putih guna dilakukan penyesuaian. Sejumlah negara yang akan dipengaruhi kini tengah dievaluasi oleh Department of State Amerika Serikat beserta lembaga-lembaga terkait.
Pada tahun 2017 saat menjabat sebagai presiden untuk periode pertamanya, Trump menerapkan pembatasan perjalanan bagi wisatawan berasal dari beberapa negara mayoritas penduduknya beragama Islam serta negara-negara dengan penghasilan rendah, khususnya di Benua Afrika. Kebijakan tersebut selanjutnya dibatalkan oleh administrasi Joe Biden pada tahun 2021.