, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier memberikan komentar terkait seruan beberapaaktivis yang mendobrak pertemuan membahas Rancangan Undang-Undang Tentang TNI di Hotel Fairmont minggu kemarin.
Deddy mengatakan bahwa ada kelompok tidak dikenal yang berteri-teri dan mencoba memaksakan dirinya masuk ke dalam ruangan pertemuan.
"Sudah ada indikasi bahwa gangguan tersebut menuju arah tindakan tanpa kekerasan yang bersifat anarkis," ungkapnya dalam pernyataan video yang beredar, Minggu (16/3/2024).
Menurut Deddy, Kementerian Pertahanan pasti akan menghargai serta mencermati berbagai jenis kritikan dan saran dari semua pihak. Tetapi apa yang terjadi sebelumnya tidak termasuk dalam kritik konstruktif, melainkan dianggap sebagai perilaku ilegal dan bertentangan dengan undang-undang.
"Tidak sah dan bertentangan dengan peraturan, serta membahayakan jalannya pemilihan demokratis," tegas laki-laki yang memiliki nama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahayadi Sunjoyo tersebut.
Deddy menjelaskan rapat di hotel pada akhir pekan lalu resmi konstitusional dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dwifungsi TNI. Bahkan, kata ia, Menhan telah berkali-kali menegaskan bahwa dwifungi TNI itu sudah dikubur sejak dulu dan arwahnya sudah tidak. "Bahkan jasadnya juga sudah tidak ada," katanya.
Lebih lanjut, kata Deddy, dalam pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Hotel Fairmont, semua fraksi DPR hadir secara penuh guna memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan suara rakyat.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengungkapkan penentangan mereka terhadap diskusi tertutup Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilakukan oleh tim kerja khusus (timkerja) di Jakarta pada hari Sabtu.
"Diskusi ini tak layak dilangsungkan karena berlangsung tertutup. Kami meminta agar penyusunanRUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera dibatalkan," tegas salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus, sambil melewati pintu menuju ruangan pertemuan panitia khusus. Ia juga bertugas sebagai Wakil Koordinator dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Penyiksaan (KontraS).
Dia melihat diskusi tertutup itu sebagai indikator kurangnya dedikasi untuk kejelasan serta keterlibatan masyarakat dalam menyusun peraturan yang secara signifikan mempengaruhi pengelolaan pertahanan nasional.
Adapun penolakan disampaikan oleh tiga orang perwakilan koalisi yang mendadak memasuki ruang rapat panja dan menyerukan penghentian rapat, namun para perwakilan tersebut langsung ditarik ke luar ruang rapat oleh pihak pengamanan rapat.